Strata title apartemen dan penjelasan SHM Sarusun untuk pemilik unit

Saat membeli rumah tapak, yang Anda miliki cukup jelas: sebidang tanah dan bangunan di atasnya. Tapi bagaimana dengan apartemen? Anda membayar ratusan juta sampai miliaran rupiah untuk sebuah unit di lantai belasan, tanpa tanah yang bisa ditunjuk sebagai milik Anda sendiri. Lalu, apa sebenarnya yang Anda miliki secara hukum?

Jawabannya ada pada konsep strata title, yang di Indonesia diwujudkan dalam Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun atau SHM Sarusun. Memahami konsep ini penting bagi siapa pun yang ingin membeli apartemen, baik untuk ditinggali maupun investasi. Artikel ini membahas strata title apartemen secara lengkap: apa itu SHM Sarusun dan SKBG, apa saja yang termasuk hak pemilik unit, peran perhimpunan penghuni, status tanah di bawah gedung, sampai hal-hal yang perlu diperiksa sebelum membeli.

Apa Itu Strata Title?

Strata title adalah sistem kepemilikan bertingkat, di mana sebuah bangunan dibagi menjadi unit-unit yang dapat dimiliki secara terpisah, sementara bagian tertentu dari bangunan dan tanahnya dimiliki bersama oleh semua pemilik unit. Sistem ini dipakai di banyak negara untuk apartemen, kondominium, dan perkantoran bertingkat.

Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam istilah hukum Indonesia, apartemen disebut rumah susun, dan setiap unitnya disebut satuan rumah susun atau sarusun. Istilah ini berlaku untuk semua kelas, dari rusun sederhana sampai apartemen mewah.

Tiga Komponen Kepemilikan dalam Strata Title

Ketika membeli unit apartemen, Anda sebenarnya memiliki gabungan dari beberapa hak sekaligus.

1. Satuan Rumah Susun (Unit)

Ini adalah unit yang Anda miliki secara perorangan, dengan batas yang jelas berupa dinding, lantai, dan plafon unit. Hanya Anda yang berhak menggunakan dan mengatur unit tersebut, termasuk menyewakan atau menjualnya, selama mengikuti aturan gedung.

2. Bagian Bersama dan Benda Bersama

Bagian bersama adalah bagian gedung yang dimiliki bersama dan tidak terpisahkan dari struktur bangunan, seperti fondasi, kolom, atap, lobi, koridor, lift, dan tangga darurat. Benda bersama adalah benda yang bukan bagian dari struktur, tetapi dimiliki bersama untuk dipakai bersama, seperti kolam renang, taman, area parkir, dan fasilitas olahraga.

3. Tanah Bersama

Tanah tempat gedung berdiri juga dimiliki bersama oleh seluruh pemilik unit. Status hak atas tanah bersama inilah yang perlu diperhatikan, karena umumnya berupa Hak Guna Bangunan yang memiliki jangka waktu, atau dalam kondisi tertentu berupa hak pakai atau tanah milik pihak lain.

Nilai Perbandingan Proporsional (NPP)

Bagaimana porsi kepemilikan setiap pemilik atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama ditentukan? Jawabannya melalui Nilai Perbandingan Proporsional atau NPP. NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara unit Anda dengan keseluruhan unit dalam gedung, biasanya dihitung berdasarkan luas atau nilai unit.

NPP memiliki beberapa fungsi penting:

  • Menentukan porsi hak Anda atas bagian, benda, dan tanah bersama.
  • Menjadi dasar perhitungan iuran pengelolaan lingkungan dan dana cadangan.
  • Menentukan bobot suara Anda dalam keputusan tertentu di perhimpunan penghuni.

Pemilik unit yang lebih besar memiliki NPP lebih tinggi, sehingga membayar iuran lebih besar tetapi juga memiliki porsi hak bersama yang lebih besar.

Infografis tiga komponen kepemilikan strata title apartemen

SHM Sarusun dan SKBG Sarusun: Apa Bedanya?

Bukti kepemilikan unit rumah susun di Indonesia ada dua bentuk, tergantung status tanah tempat gedung berdiri.

Aspek SHM Sarusun SKBG Sarusun
Kepanjangan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun
Status tanah Tanah bersama berstatus hak atas tanah, misalnya HGB atau hak pakai Gedung dibangun di atas tanah negara, tanah wakaf, atau tanah yang disewa
Yang dimiliki Unit, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama Unit, bagian bersama, dan benda bersama, tanpa hak atas tanah
Penerbit Kantor pertanahan Instansi teknis bangunan gedung di pemerintah daerah
Bisa dijaminkan Ya, dengan hak tanggungan Ya, dengan jaminan fidusia

Sebagian besar apartemen komersial menggunakan SHM Sarusun. SKBG lebih banyak ditemui pada rumah susun yang dibangun di atas tanah milik negara atau tanah dengan sistem sewa jangka panjang. Saat membeli, pastikan Anda tahu bentuk sertifikat yang akan diterima, karena ini memengaruhi nilai jaminan dan nilai jual kembali.

Mengapa “Hak Milik” Tidak Berarti Tanah Selamanya

Banyak pembeli salah paham dengan istilah SHM Sarusun. Kata “hak milik” di sini merujuk pada kepemilikan atas satuan rumah susun, bukan berarti tanah di bawah gedung berstatus Hak Milik. Pada kebanyakan apartemen, tanah bersama berstatus HGB atas nama pengembang atau perhimpunan, dengan jangka waktu tertentu yang harus diperpanjang dan diperbarui.

Ketika HGB tanah bersama mendekati masa berakhir, perpanjangan biasanya diurus secara kolektif oleh perhimpunan pemilik dan penghuni, dengan biaya ditanggung bersama sesuai NPP. Perbedaan jenis hak atas tanah seperti HGB dan SHM dijelaskan lebih lanjut dalam artikel beda SHM, HGB, girik, dan AJB.

Peran PPPSRS dalam Kepemilikan Apartemen

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik unit. Undang-undang mewajibkan pengembang memfasilitasi pembentukan PPPSRS dalam jangka waktu tertentu setelah penyerahan unit pertama kepada pembeli.

Tugas PPPSRS antara lain:

  • Mengurus kepentingan bersama pemilik dan penghuni.
  • Menunjuk atau membentuk badan pengelola gedung.
  • Menetapkan besaran iuran pengelolaan dan dana cadangan.
  • Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk tata tertib penghuni.
  • Mengurus perpanjangan hak atas tanah bersama.

Sebagai pemilik unit, Anda berhak ikut serta dalam rapat dan pemilihan pengurus PPPSRS. Keterlibatan aktif penting karena keputusan perhimpunan langsung memengaruhi biaya bulanan, kualitas pengelolaan, dan nilai unit Anda.

Proses Penerbitan SHM Sarusun

Pada apartemen baru, SHM Sarusun tidak langsung tersedia saat Anda membeli. Prosesnya kurang lebih sebagai berikut:

  1. Pengembang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk lahan proyek.
  2. Pengembang menyusun pertelaan, yaitu rincian batas unit, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan NPP, yang disahkan pemerintah daerah.
  3. Pengembang membuat akta pemisahan yang didaftarkan ke kantor pertanahan.
  4. Setelah gedung selesai dan memiliki sertifikat laik fungsi, kantor pertanahan menerbitkan SHM Sarusun untuk setiap unit.
  5. Melalui Akta Jual Beli di hadapan PPAT, SHM Sarusun dibalik nama ke atas nama pembeli.

Sebelum SHM Sarusun terbit, transaksi biasanya diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Tanyakan kepada pengembang perkiraan waktu penerbitan sertifikat dan masukkan ke dalam perjanjian.

Bolehkah WNA Membeli Apartemen?

Warga negara asing yang memenuhi syarat dapat memiliki satuan rumah susun di Indonesia sesuai ketentuan PP 18/2021, dengan batasan tertentu seperti batas harga minimal dan jenis hak tanah tempat gedung berdiri. Aturan kepemilikan properti oleh WNA cukup rinci dan sering berubah, sehingga perlu dicek dengan notaris atau PPAT. Pembahasan terkait aturan WNA di salah satu pasar properti yang populer dapat Anda baca di artikel investasi properti di Bali dan aturan WNA.

Hak dan Kewajiban Pemilik Unit

Kepemilikan strata title tidak hanya memberi hak, tetapi juga kewajiban yang mengikat semua pemilik. Memahami keduanya membantu Anda hidup nyaman di apartemen dan menghindari konflik.

Hak Pemilik Unit

  • Menggunakan, menempati, menyewakan, menjual, mewariskan, atau menjaminkan unit sesuai ketentuan.
  • Menggunakan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai peruntukannya.
  • Menjadi anggota PPPSRS, menghadiri rapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus.
  • Mendapatkan laporan pengelolaan keuangan iuran dan dana cadangan secara transparan.
  • Mendapatkan rasa aman dan kenyamanan sesuai standar pengelolaan gedung.

Kewajiban Pemilik Unit

  • Membayar iuran pengelolaan lingkungan dan dana cadangan sesuai NPP.
  • Mematuhi tata tertib gedung, termasuk aturan renovasi, jam kerja tukang, hewan peliharaan, dan penggunaan fasilitas.
  • Tidak mengubah struktur, fasad, atau instalasi bersama tanpa izin pengelola.
  • Memelihara unit agar tidak merugikan penghuni lain, misalnya mencegah kebocoran ke unit di bawahnya.
  • Memastikan penyewa unit, jika disewakan, juga mematuhi tata tertib.

Renovasi Unit Apartemen: Apa yang Boleh dan Tidak?

Banyak pemilik ingin merenovasi unitnya, misalnya mengganti lantai, membuat kitchen set, atau menggabungkan dua kamar. Pada umumnya, renovasi interior yang tidak menyentuh struktur dan instalasi bersama diperbolehkan, dengan izin tertulis dari badan pengelola. Pekerjaan yang biasanya dilarang atau dibatasi adalah membongkar dinding struktur, memindahkan jalur pipa utama, mengubah tampilan jendela dan balkon yang terlihat dari luar, serta menambah beban berat pada lantai.

Sebelum memulai renovasi, ajukan gambar rencana kepada pengelola, bayar deposit renovasi jika diminta, dan patuhi jam kerja yang ditetapkan. Kerusakan pada bagian bersama akibat renovasi menjadi tanggung jawab pemilik unit. Menggabungkan dua unit menjadi satu juga mungkin dilakukan di sebagian gedung, tetapi umumnya memerlukan persetujuan pengelola dan penyesuaian administrasi sertifikat.

Menjual dan Menyewakan Unit Apartemen

Unit dengan SHM Sarusun dapat dijual seperti properti lainnya melalui Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Pembeli biasanya akan meminta surat keterangan bebas tunggakan iuran dari pengelola, sehingga pastikan seluruh kewajiban sudah lunas sebelum menjual. Jika unit disewakan, beri tahu pengelola dan daftarkan penyewa agar mendapatkan akses gedung. Beberapa gedung memiliki aturan khusus untuk sewa jangka pendek, jadi periksa tata tertib sebelum memasarkan unit melalui platform penyewaan harian.

Hal yang Perlu Dicek Sebelum Membeli Apartemen

  1. Legalitas tanah dan proyek. Pastikan pengembang memiliki sertifikat tanah, izin bangunan, dan pertelaan yang disahkan.
  2. Status sertifikat unit. Untuk apartemen bekas, minta salinan SHM Sarusun dan cek keabsahannya. Langkah awal bisa dimulai dengan panduan cara cek sertifikat tanah online, lalu lanjutkan dengan pengecekan resmi oleh PPAT.
  3. Status dan masa berlaku HGB tanah bersama. Tanyakan kapan HGB berakhir dan bagaimana rencana perpanjangannya.
  4. NPP unit. Ketahui NPP unit Anda untuk memperkirakan iuran dan hak suara.
  5. Keberadaan dan kinerja PPPSRS. Cari tahu apakah PPPSRS sudah terbentuk dan bagaimana hubungannya dengan pengembang serta badan pengelola.
  6. Besaran IPL dan dana cadangan. Minta rincian iuran, riwayat kenaikannya, dan apakah ada tunggakan pemilik sebelumnya untuk unit bekas.
  7. Kondisi gedung. Periksa lift, sistem pemadam kebakaran, kebocoran, dan fasilitas bersama.

Kelebihan dan Keterbatasan Kepemilikan Strata Title

Kepemilikan strata title memungkinkan banyak orang memiliki hunian di lokasi strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibanding rumah tapak. Apartemen yang terhubung dengan transportasi massal, seperti yang dibahas dalam artikel apa itu TOD dan contoh hunian TOD, menjadi contoh bagaimana model ini menjawab kebutuhan hunian perkotaan.

Namun ada keterbatasan yang perlu dipahami. Anda tidak bebas mengubah struktur dan fasad unit, terikat aturan bersama, dan bergantung pada kualitas pengelolaan gedung. Nilai unit juga sangat dipengaruhi kondisi gedung secara keseluruhan, bukan hanya unit Anda.

Contoh Situasi yang Sering Dialami Pembeli

Seorang pembeli membeli unit apartemen baru dan sudah lunas, tetapi setelah tiga tahun SHM Sarusun belum juga terbit. Pengembang beralasan masih mengurus sertifikat laik fungsi dan akta pemisahan. Situasi seperti ini cukup sering terjadi. Pembeli dapat menanyakan secara tertulis perkembangan pengurusan sertifikat, merujuk pada jadwal di PPJB, dan jika perlu berkoordinasi dengan pembeli lain melalui perhimpunan. Itulah sebabnya penting untuk memastikan jadwal penerbitan sertifikat dan konsekuensi keterlambatannya tercantum jelas dalam perjanjian sejak awal.

Pahami Hak Anda, Lindungi Investasi Anda

Strata title adalah fondasi hukum kepemilikan apartemen di Indonesia. Dengan SHM Sarusun, Anda memiliki unit secara perorangan sekaligus berbagi hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai NPP. Pahami status tanah bersama, peran PPPSRS, dan proses penerbitan sertifikat sebelum membeli. Regulasi terkait rumah susun dapat Anda telusuri melalui JDIH Kementerian PKP. Dengan pemahaman yang baik, Anda bisa membeli apartemen dengan lebih tenang dan menjaga nilai investasi dalam jangka panjang.

Untuk melengkapi panduan ini, Anda juga bisa membaca apartemen vs rumah tapak, cara mengubah HGB menjadi SHM untuk rumah tinggal, dan cara balik nama sertifikat rumah. Ketiganya saling melengkapi, dan sering menjawab pertanyaan lanjutan yang muncul setelah pembaca selesai membaca artikel seperti ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu SHM Sarusun?

SHM Sarusun adalah Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, yaitu bukti kepemilikan unit apartemen yang mencakup hak atas unit serta hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai nilai perbandingan proporsional.

Apakah SHM Sarusun sama dengan SHM rumah tapak?

Tidak. SHM Sarusun adalah kepemilikan atas satuan rumah susun, sedangkan tanah bersama di bawah gedung umumnya berstatus HGB yang memiliki jangka waktu. SHM rumah tapak berarti Hak Milik atas tanah itu sendiri.

Apa perbedaan SHM Sarusun dan SKBG?

SHM Sarusun diterbitkan untuk rumah susun di atas tanah dengan hak atas tanah seperti HGB, dan mencakup hak atas tanah bersama. SKBG diterbitkan untuk rumah susun di atas tanah negara, tanah wakaf, atau tanah sewa, sehingga tidak mencakup hak atas tanah.

Apa yang terjadi jika HGB tanah apartemen habis?

HGB tanah bersama dapat diperpanjang dan diperbarui. Pengurusannya biasanya dilakukan secara kolektif oleh PPPSRS, dengan biaya ditanggung bersama oleh para pemilik sesuai NPP masing-masing.

Apakah apartemen tanpa SHM Sarusun aman dibeli?

Untuk apartemen baru yang sertifikatnya belum terbit, transaksi diikat dengan PPJB. Risikonya bergantung pada legalitas proyek dan reputasi pengembang. Pastikan jadwal penerbitan sertifikat dan sanksi keterlambatan tercantum jelas dalam perjanjian.

Siapa yang menentukan besaran IPL apartemen?

Besaran iuran pengelolaan lingkungan ditetapkan melalui mekanisme di PPPSRS berdasarkan anggaran pengelolaan gedung, lalu dibebankan kepada setiap pemilik sesuai NPP unitnya. Sebelum PPPSRS terbentuk, iuran biasanya ditetapkan oleh pengembang atau pengelola awal.

Apakah unit apartemen bisa diwariskan?

Bisa. Unit dengan SHM Sarusun dapat diwariskan seperti properti lainnya melalui proses balik nama karena pewarisan di kantor pertanahan, dengan memperhatikan masa berlaku hak atas tanah bersama.


Artikel ini terakhir ditinjau dan diperbarui oleh Tim Redaksi IndoRealtor pada 22 November 2026 untuk memastikan keakuratan informasi dan relevansinya bagi pembaca.